Naskah UU · Disahkan 19 November 2026

Bedah Kebijakan

UU Perampasan Aset: negara mengejar asetnya, bukan hanya pelakunya.

Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur cara negara mengambil alih hasil kejahatan, termasuk tanpa menunggu vonis pidana. Bedah isinya per bab, jawab 10 pertanyaan kunci, lalu sampaikan suara Anda.

74pasal dalam 9 bab
Rp1 Mnilai aset minimal untuk jalur tanpa putusan pidana
1 + 6korupsi ditambah enam jenis tindak pidana lain
12 blnjeda sejak diundangkan sampai mulai berlaku

Peta pikiran · 4 tingkat

Isi UU dari bab sampai rincian pasal

Klik kotak bertanda + untuk membuka tingkat berikutnya. Klik kotak mana pun untuk membaca penjelasan dan pasal rujukannya.

Undang-undang Cabang (bab) Topik Rincian pasal Jalur yang sedang dibaca
100% Ctrl + gulir untuk zoom · seret latar untuk menggeser

Analisis implikasi kebijakan

Apa yang berubah saat UU ini bekerja?

Tujuh situasi yang mungkin terjadi, pasal yang bekerja, serta peluang dan risikonya. Saring menurut pihak yang terdampak.

  1. Disahkan19 November 2026Persetujuan bersama DPR dan Presiden
  2. DiundangkanMenungguMasuk Lembaran Negara
  3. Aturan pelaksanaMaks 12 bulanPP dan Perpres ditetapkan (Pasal 73)
  4. Dua badan terbentukPrasyaratBadan pengelola dan badan pengawas (Pasal 53, 61)
  5. Mulai berlaku≥ 12 bulanSetelah diundangkan dan kedua badan terbentuk (Pasal 74)

Metode: analisis skenario oleh tim blackhatcompany berdasarkan pasal-pasal naskah UU · Basis data: naskah UU, 74 pasal · Periode: naskah disahkan 19 November 2026 · Catatan: skenario bersifat ilustratif, bukan prediksi; indikator disarankan untuk pemantauan · Sumber: Komisi III DPR RI, diolah blackhatcompany

Survei publik · 10 pertanyaan kunci

Apa pendapat Anda tentang UU ini?

Pertanyaan muncul satu per satu, sekitar 2 menit. Tanpa akun dan tanpa data pribadi. Satu jawaban per perangkat dan bisa Anda ubah kapan saja.

Hasil sementara

Memuat hasil…

Satuan: % responden per pertanyaan · Periode: sejak halaman terbit, 19 November 2026 · Basis data: perangkat yang mengisi, satu jawaban per perangkat · Metode: survei daring sukarela, bukan sampel acak sehingga tidak mewakili populasi · Sumber: survei blackhatcompany di halaman ini

Ruang komentar

Suara warganet

Tulis tanggapan Anda, sebutkan akun media sosial Anda, dan tandai bagian UU yang Anda bahas. Komentar ditinjau sebelum tampil.

Kanal dan ID ini tampil bersama komentar Anda.

0/600

Baca naskah lengkapnya di sumber asli

UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya · 40 halaman · berkas2.dpr.go.id

Unduh PDF dari DPR Tautan alternatif

Peta ini adalah ringkasan untuk memudahkan membaca, bukan pengganti naskah. Rumusan yang berlaku adalah teks dalam dokumen resmi. Penjelasan pasal demi pasal ada di bagian Penjelasan pada PDF.