Naskah UU · Disahkan 19 November 2026
Bedah Kebijakan
UU Perampasan Aset: negara mengejar asetnya, bukan hanya pelakunya.
Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur cara negara mengambil alih hasil kejahatan, termasuk tanpa menunggu vonis pidana. Bedah isinya per bab, jawab 10 pertanyaan kunci, lalu sampaikan suara Anda.
Peta pikiran · 4 tingkat
Isi UU dari bab sampai rincian pasal
Klik kotak bertanda + untuk membuka tingkat berikutnya. Klik kotak mana pun untuk membaca penjelasan dan pasal rujukannya.
Analisis implikasi kebijakan
Apa yang berubah saat UU ini bekerja?
Tujuh situasi yang mungkin terjadi, pasal yang bekerja, serta peluang dan risikonya. Saring menurut pihak yang terdampak.
- Disahkan19 November 2026Persetujuan bersama DPR dan Presiden
- DiundangkanMenungguMasuk Lembaran Negara
- Aturan pelaksanaMaks 12 bulanPP dan Perpres ditetapkan (Pasal 73)
- Dua badan terbentukPrasyaratBadan pengelola dan badan pengawas (Pasal 53, 61)
- Mulai berlaku≥ 12 bulanSetelah diundangkan dan kedua badan terbentuk (Pasal 74)
Metode: analisis skenario oleh tim blackhatcompany berdasarkan pasal-pasal naskah UU · Basis data: naskah UU, 74 pasal · Periode: naskah disahkan 19 November 2026 · Catatan: skenario bersifat ilustratif, bukan prediksi; indikator disarankan untuk pemantauan · Sumber: Komisi III DPR RI, diolah blackhatcompany
Survei publik · 10 pertanyaan kunci
Apa pendapat Anda tentang UU ini?
Pertanyaan muncul satu per satu, sekitar 2 menit. Tanpa akun dan tanpa data pribadi. Satu jawaban per perangkat dan bisa Anda ubah kapan saja.
Hasil sementara
Memuat hasil…
Satuan: % responden per pertanyaan · Periode: sejak halaman terbit, 19 November 2026 · Basis data: perangkat yang mengisi, satu jawaban per perangkat · Metode: survei daring sukarela, bukan sampel acak sehingga tidak mewakili populasi · Sumber: survei blackhatcompany di halaman ini
Ruang komentar
Suara warganet
Tulis tanggapan Anda, sebutkan akun media sosial Anda, dan tandai bagian UU yang Anda bahas. Komentar ditinjau sebelum tampil.
Baca naskah lengkapnya di sumber asli
UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya · 40 halaman · berkas2.dpr.go.id
Peta ini adalah ringkasan untuk memudahkan membaca, bukan pengganti naskah. Rumusan yang berlaku adalah teks dalam dokumen resmi. Penjelasan pasal demi pasal ada di bagian Penjelasan pada PDF.